Maaf, tak bisa diwakili penerimaan Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), karena aturannya memang begitu. Kami
hanya sebagai bawahan yang melaksanakan tugas dari atasan dengan patuh dan
disiplin. Seorang ibu yang datang ke kantor pos untuk mengambil jatah BLSM nya,
sekaligus ia juga mewakili orang tua kandungnya yang sudah lanjut usia yang
juga memiliki jatah BLSM. Namun, sial, saat menunjukan KTP si Lansia tersebut
ditolak oleh petugas penyaluran BLSM dengan alasan tidak boleh diwakilkan, yang
bersangkutan harus datang sendiri.
Dengan perasaan kecewa ibu ini bergegas pulang ke
rumahnya. Ia pun membawa perempuan yang usianya sudah diujung senja tersebut ke
kantor pos dengan langkah kaki yang sudah tertatih-tatih. Hanya karena uang Rp
150 ribu, ratuasan lansia, bahkan ribuan berjuang menormalkan langkah kakinya
ke kantor pos. Saya menganggap hal ini seperti bencana bagi masyarakat miskin. Pemerintah
mengeluarkan kebijakan tentang bantuan sementara tersebut, tetapi dilain sisi
pemerintah tidak percaya dengan masyarakat yang dibantunya.
Barangkali hal ini tepat jika disebut “BLSM Bantuan
atau Bencana?”. Bukan hanya persoalan tidak bisanya diwakili dalam penerimaan
BLSM ini, tetapi penyalurannya juga masih amburadul. Selain itu, tentu saja
data masyarakat miskin yang sangat rentan dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme). Fakta bahwa banyaknya penerima BLSM yang tergolong mampu yaitu
orang yang punya rumah bagus, punya kendaraan terdaftar sebagai penerima
bantuan. Ini lah sebabnya BLSM ini tidak bedahnya dengan proyek bagi para politisi
yang berkepentingan di 2014.
Presiden SBY mengeluarkan kebijakan BLSM ini dengan dalil sebagai pengganti subsidi BBM
yang dinaikan oleh pemerintah. BLSM ini berlaku hanya tiga bulan, setelah itu
apalagi….?. Apalagi saat ini SBY harus berjuang menaikkan elektabilitas Partai
Demokrat yang terpuruk karena kasus korupsi yang menjerat kadernya. BLSM boleh
jadi salah satu strategi untuk menarik simpatik masyarakat dalam mendongkrat
elektabilitas partai tersebut. Bahkan, media secara jelas memberitakan ada
beberapa elit yang mengambil keuntungan dari BLSM ini.
Saya menganggap bahwa BLSM ini sebagai bentuk
suap terhadap rakyat miskin untuk kepentingan tertentu. Kenapa suap? Karena SBY
telah menggunakan uang Negara dalam kegiatan yang tidak produktif atau tidak
berimplikasi positif terhadap ekonomi kerakyatan. Uang yang mencapai triliunan
rupiah ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sector ril, penguatan home
industry/usaha kecil. Jika program ini dianggap sudah dilakukan oleh
pemerintah, menurut saya bahwa pengembangan usaha kecil selama ini tidak
maksimal. Sebab, masyarakat diperhadapkan dengan pinjaman modal dengan suku
bunga yang relative tinggi. Jadi, masyarakat enggan terbebani dengan utang
Bank.
BLSM oh BLSM. Program ini seperti racun dunia
yang membuat masyarakat miskin menjadi malas untuk bekerja, juga BLSM ini
menjadi ajang bagi-bagi rezky oleh masyarakat yang tergolong tidak miskin
karena nama mereka terdaftar sebagai penerima. Tapi baiklah…ini semua sudah
terjadi. Masyarakat harus sadar bahwa dengan uang Rp 150 ribu tersebut tidak
akan dapat merubah hidup Anda. Kita semua harus meminta kepada Negara agar dana
BLSM ini harus dikelola dalam bentuk lain, seperti ruang usaha. Dan juga Negara
harus segera menyita harta para koruptor yang ada di kader PARTAI DEMOKRAT,
PKS, GOLKAR, dan Partai lain yang turut menikmati uang hasil korupsi.
Tidak ada alasan bagi Negara untuk melindungi
koruptor karena telah merusak moral bangsa ini. Kemiskinan sulit diatasi karena
uang Negara hamper separuhnya dirampok oleh mereka. Nenek 80 tahun pun hari ini
merasakan betapa kejamnya negeri yang korup ini. Hanya untuk menerima BLSM saja
harus susah payah. Tidak bisa diwakili, begitulah derita bagi para Lansia. Negeri
ini tidak lagi percaya kepada orang-orang yang bersih….tetapi terkesan percaya
kepada koruptor. Sebab koruptor mampu mengatur segalanya.
Semoga bangsa ini tidak lagi member bantuan yang
tidak produktif ini, tetapi harus segera membenahi dengan membuka ruang
produksi sebesar-besarnya. Kesejateraan rakyat lebih utama,lebih penting dari
kekuasaan. Karena hanya bangsa yang sejahtera nama pengusa diakui dimata dunia.
Comments
Wassalam