“BLSM” Bantuan atau Bencana?

Maaf, tak bisa diwakili penerimaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), karena aturannya memang begitu. Kami hanya sebagai bawahan yang melaksanakan tugas dari atasan dengan patuh dan disiplin. Seorang ibu yang datang ke kantor pos untuk mengambil jatah BLSM nya, sekaligus ia juga mewakili orang tua kandungnya yang sudah lanjut usia yang juga memiliki jatah BLSM. Namun, sial, saat menunjukan KTP si Lansia tersebut ditolak oleh petugas penyaluran BLSM dengan alasan tidak boleh diwakilkan, yang bersangkutan harus datang sendiri.

Dengan perasaan kecewa ibu ini bergegas pulang ke rumahnya. Ia pun membawa perempuan yang usianya sudah diujung senja tersebut ke kantor pos dengan langkah kaki yang sudah tertatih-tatih. Hanya karena uang Rp 150 ribu, ratuasan lansia, bahkan ribuan berjuang menormalkan langkah kakinya ke kantor pos. Saya menganggap hal ini seperti bencana bagi masyarakat miskin. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bantuan sementara tersebut, tetapi dilain sisi pemerintah tidak percaya dengan masyarakat yang dibantunya.

Barangkali hal ini tepat jika disebut “BLSM Bantuan atau Bencana?”. Bukan hanya persoalan tidak bisanya diwakili dalam penerimaan BLSM ini, tetapi penyalurannya juga masih amburadul. Selain itu, tentu saja data masyarakat miskin yang sangat rentan dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Fakta bahwa banyaknya penerima BLSM yang tergolong mampu yaitu orang yang punya rumah bagus, punya kendaraan terdaftar sebagai penerima bantuan. Ini lah sebabnya BLSM ini tidak bedahnya dengan proyek bagi para politisi yang berkepentingan di 2014. 

Presiden SBY mengeluarkan kebijakan BLSM  ini dengan dalil sebagai pengganti subsidi BBM yang dinaikan oleh pemerintah. BLSM ini berlaku hanya tiga bulan, setelah itu apalagi….?. Apalagi saat ini SBY harus berjuang menaikkan elektabilitas Partai Demokrat yang terpuruk karena kasus korupsi yang menjerat kadernya. BLSM boleh jadi salah satu strategi untuk menarik simpatik masyarakat dalam mendongkrat elektabilitas partai tersebut. Bahkan, media secara jelas memberitakan ada beberapa elit yang mengambil keuntungan dari BLSM ini.

Saya menganggap bahwa BLSM ini sebagai bentuk suap terhadap rakyat miskin untuk kepentingan tertentu. Kenapa suap? Karena SBY telah menggunakan uang Negara dalam kegiatan yang tidak produktif atau tidak berimplikasi positif terhadap ekonomi kerakyatan. Uang yang mencapai triliunan rupiah ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sector ril, penguatan home industry/usaha kecil. Jika program ini dianggap sudah dilakukan oleh pemerintah, menurut saya bahwa pengembangan usaha kecil selama ini tidak maksimal. Sebab, masyarakat diperhadapkan dengan pinjaman modal dengan suku bunga yang relative tinggi. Jadi, masyarakat enggan terbebani dengan utang Bank.

BLSM oh BLSM. Program ini seperti racun dunia yang membuat masyarakat miskin menjadi malas untuk bekerja, juga BLSM ini menjadi ajang bagi-bagi rezky oleh masyarakat yang tergolong tidak miskin karena nama mereka terdaftar sebagai penerima. Tapi baiklah…ini semua sudah terjadi. Masyarakat harus sadar bahwa dengan uang Rp 150 ribu tersebut tidak akan dapat merubah hidup Anda. Kita semua harus meminta kepada Negara agar dana BLSM ini harus dikelola dalam bentuk lain, seperti ruang usaha. Dan juga Negara harus segera menyita harta para koruptor yang ada di kader PARTAI DEMOKRAT, PKS, GOLKAR, dan Partai lain yang turut menikmati uang hasil korupsi. 

Tidak ada alasan bagi Negara untuk melindungi koruptor karena telah merusak moral bangsa ini. Kemiskinan sulit diatasi karena uang Negara hamper separuhnya dirampok oleh mereka. Nenek 80 tahun pun hari ini merasakan betapa kejamnya negeri yang korup ini. Hanya untuk menerima BLSM saja harus susah payah. Tidak bisa diwakili, begitulah derita bagi para Lansia. Negeri ini tidak lagi percaya kepada orang-orang yang bersih….tetapi terkesan percaya kepada koruptor. Sebab koruptor mampu mengatur segalanya.

Semoga bangsa ini tidak lagi member bantuan yang tidak produktif ini, tetapi harus segera membenahi dengan membuka ruang produksi sebesar-besarnya. Kesejateraan rakyat lebih utama,lebih penting dari kekuasaan. Karena hanya bangsa yang sejahtera nama pengusa diakui dimata dunia.